x

Dana Pinjaman PT SMI Dipertaruhkan, Jalan Kaca Marga–Sukapadang Cukuh Balak Diduga Mulai Retak Sebelum Teruji Usia

waktu baca 4 menit
Senin, 16 Nov 2026 13:25 103 Redaksi

Semakanews.com CUKUH BALAK, TANGGAMUS Lampung – Pemanfaatan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus kini menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah daerah. Pasalnya, ambisi mempercepat pembangunan semestinya berjalan beriringan dengan jaminan mutu konstruksi, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan secara administratif.

Ironisnya, pembangunan ruas jalan Kaca Marga–Sukapadang, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, justru menuai sorotan setelah muncul dugaan bahwa pekerjaan rigid beton tersebut belum menunjukkan kualitas konstruksi sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan informasi dan laporan masyarakat yang diterima media, sejumlah bagian konstruksi jalan dilaporkan mulai memperlihatkan kerusakan berupa retakan hingga patahan beton, meskipun pekerjaan tersebut dalam proses pengerjaan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mutu pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang pembiayaannya disebut bersumber dari dana pinjaman daerah.

Salah seorang warga sekitar yang ditemui pada Minggu (15/11/2026) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap metode penyambungan konstruksi beton yang menurut pengamatannya menggunakan besi pendek pada bagian sambungan.

“Itu hanya pakai besi pendek yang seperti ditancapkan di sisi penghubung beton satu dengan lainnya, tidak menggunakan besi tengah,” ungkap warga tersebut.

Pernyataan itu tentu masih memerlukan verifikasi teknis dari pihak berkompeten. Sebab, kualitas konstruksi rigid beton tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengamatan kasatmata, melainkan harus melalui pemeriksaan terhadap gambar kerja, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, mutu material, serta hasil pengujian konstruksi.

 

Menanggapi persoalan tersebut, salah satu pegiat sosial Kabupaten Tanggamus, Fitra, mendorong Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi serta meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

“Kalau tidak salah, uang pembangunan ini bersumber dari pinjaman PT SMI. Karena itu, pemerintah kabupaten harus lebih mengoptimalkan pengawasan demi kepentingan pembangunan jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Fitra, proyek infrastruktur yang bersumber dari pinjaman daerah semestinya mendapatkan pengawasan lebih ketat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.

Ia menilai, dana pinjaman bukanlah alasan untuk sekadar mempercepat pembangunan secara fisik, melainkan amanah fiskal yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil konstruksi yang berkualitas, memiliki daya tahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Fitra menegaskan bahwa ketika sebuah pekerjaan belum lama diselesaikan, tetapi indikasi kerusakan fisik sudah mulai terlihat, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan alasan bahwa proyek telah rampung secara administratif.

Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa pembangunan juga telah memenuhi standar kualitas, ketahanan konstruksi, serta kesesuaian dengan spesifikasi teknis dan kontrak pekerjaan.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat beton dituangkan, seberapa panjang jalan berhasil dibangun, atau seberapa banyak proyek dinyatakan selesai. Ukuran sesungguhnya terletak pada seberapa lama infrastruktur tersebut mampu bertahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat mewarisi dua hal sekaligus: jalan yang cepat rusak dan kewajiban daerah yang tetap harus dibayar,” tegas Fitra.

Pengawasan Jangan Kalah Cepat dari Kerusakan

Persoalan ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang teknis dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

Jika dugaan kerusakan tersebut terbukti berkaitan dengan ketidaksesuaian spesifikasi atau lemahnya pelaksanaan konstruksi, maka evaluasi dan langkah pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan independen terhadap kondisi fisik jalan juga penting dilakukan agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan antara pengamatan masyarakat dan klaim penyelesaian pekerjaan.

Pada akhirnya, publik tidak sedang meminta jalan yang sekadar terlihat mulus saat baru diresmikan. Masyarakat membutuhkan infrastruktur yang benar-benar kuat, aman, dan mampu digunakan dalam jangka panjang.

Sebab, pembangunan yang dibiayai dengan uang pinjaman memiliki konsekuensi yang jauh lebih panjang daripada masa pelaksanaan proyek itu sendiri.

Jangan sampai pemerintah terlalu cepat menghitung kilometer jalan yang berhasil dibangun, tetapi terlambat menghitung usia kerusakannya. Sebab, utang daerah tidak ikut retak ketika beton jalan patah; kewajibannya tetap utuh dan harus dibayar.

Sampai berita ini di terbitkan, belum ada penjelasan dari pihak terkait. Media ini selalu membuka ruang hak jawab bagi setiap pihak yang terkait dan masih berupaya meminta penjelesan dari pemkab Tanggamus .(Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x