Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan fokus intervensi program pembangunan pada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan fokus intervensi program pembangunan pada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kita ingin memastikan semua program Provinsi Lampung fokus kepada desil 1 dan desil 2, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran dan bisa diukur dampaknya,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN untuk Intervensi Program Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2026).
Rapat dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Slamet Riyadi.
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya integrasi program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar selaras dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia menyebut seluruh program harus “keroyokkan” secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan ketimpangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan intervensi program dapat dihitung secara konkret, baik dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat maupun pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan, DTSEN memungkinkan identifikasi masyarakat miskin secara lebih akurat melalui pendekatan by name by address. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengetahui secara pasti siapa dan di mana sasaran intervensi berada.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar