x

Dana Pinjaman, Tanggung Jawab Jangka Panjang: Komisi III Soroti Dugaan Persoalan Konstruksi Jalan Kaca Marga–Suka Padang

waktu baca 4 menit
Selasa, 17 Nov 2026 19:04 52 Redaksi

Semakanews.com |TANGGAMUS, LAMPUNG – Persoalan kualitas pembangunan ruas jalan Kaca Marga–Suka Padang, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, yang sebelumnya menjadi sorotan publik menyusul munculnya dugaan keretakan pada sejumlah bagian konstruksi rigid beton, kini mendapat perhatian dari lembaga legislatif daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanggamus, Zulki Kurniawan, S.E., menyatakan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus berpedoman pada spesifikasi teknis, standar operasional prosedur (SOP), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Menurutnya, kualitas konstruksi harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan secara administratif maupun fisik.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulki saat menanggapi pemberitaan mengenai dugaan persoalan teknis pada pembangunan ruas jalan Kaca Marga–Suka Padang, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur yang menggunakan Uang negara, terlebih anggaran pinjaman Daerah harus mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih serius. Sebab, dana tersebut bukan semata-mata sumber pembiayaan pembangunan, melainkan juga menjadi tanggung jawab fiskal daerah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan melalui manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ya, sama dengan pembangunan pekerjaan yang lainnya, kita berharap semua pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan SOP yang ada dalam RAB. Karena tentu kualitas mutu yang harus diutamakan,” ujar Zulki.

Ia juga mengingatkan agar pemanfaatan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI tidak berakhir menjadi beban keuangan daerah tanpa diimbangi kualitas pembangunan yang memadai.

“Apalagi ini dananya dari pinjaman. Harapan kita jangan disia-siakan. Kita sudah pinjam-pinjam, tetapi pekerjaannya justru asal-asalan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Zulki menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari rampungnya pekerjaan atau serah terima proyek. Indikator yang lebih substansial adalah sejauh mana infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

“Hasil dari pembangunan itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanggamus, bukan hanya sekadar selesai dibangun, tetapi harus dapat bermanfaat dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Menanggapi dugaan persoalan kualitas konstruksi pada ruas jalan tersebut, Zulki menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Tanggamus akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Menurutnya, klarifikasi juga perlu dilakukan kepada konsultan pengawas dan konsultan perencana guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan pekerjaan telah mengacu pada dokumen perencanaan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

“Ya, sama dengan berita-berita yang lain, semua kualitasnya kurang layak. Nanti akan kita koordinasikan dengan dinas terkait, yaitu PU. Kita akan tanya dulu kepada konsultan pengawas dan perencanaannya,” ucap Zulki.

Langkah koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah kondisi konstruksi yang menjadi perhatian publik merupakan persoalan teknis pelaksanaan, faktor material, metode pengerjaan, atau terdapat aspek lain yang perlu dievaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Dana Pinjaman Harus Berbanding Lurus dengan Kualitas Pembangunan

Sorotan terhadap pembangunan ruas jalan Kaca Marga–Suka Padang menjadi pengingat bahwa percepatan pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pengendalian mutu, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Terlebih, ketika pembiayaan pembangunan bersumber dari pinjaman PT SMI, terdapat konsekuensi fiskal yang harus diperhitungkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas pekerjaan semestinya menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Secara teknis, dugaan keretakan atau kerusakan pada konstruksi rigid beton tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kegagalan pekerjaan. Diperlukan pemeriksaan lapangan, pengujian material apabila diperlukan, serta pencocokan terhadap spesifikasi teknis dan dokumen kontrak untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

Karena itu, perhatian Komisi III DPRD Tanggamus diharapkan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi berlanjut pada koordinasi, evaluasi, dan pengawasan yang terukur.

Publik tentu menunggu tindak lanjut konkret dari pihak terkait. Sebab, pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman daerah bukan hanya menyangkut penyelesaian proyek hari ini, melainkan juga menyangkut kualitas aset publik dan tanggung jawab keuangan daerah pada masa mendatang.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada seberapa cepat beton dituangkan atau seberapa banyak ruas jalan diresmikan, melainkan pada seberapa lama infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. (Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x